Sharing seputar informasi BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan terbaru

Sabtu, 10 September 2016

BPJS Ketenagakerjaan Ingin JHT Diambil di Usia Pensiun

Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginginkan agar manfaat jaminan hari tua (JHT) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan kembali filosofi awal yakni berguna untuk para pekerja atau buruh di masa usia pensiun.

Filosofi awal ini sudah diatur dengan baik dalam Pasal 35 ayat (2) UU 40 /2002 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan, jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Pelaksana dari UU tersebut adalah PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). “Kita inginnya kembali tujuan dan filosofi seperti itu,” tegas Diruktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di Jakarta, Kamis (8/9) malam.
Agus mengatakan, pihaknya akan duduk bersama pihak terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk membicarakan soal permintaan DJSN agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT. “Kita masih mengkaji soal PP 60 / 2015,” kata dia.
Sebelumnya DJSN mendesak Presiden Jokowi agar mencabut PP 60 / 2015 karena pekerja yang berhenti bekerja bisa langsung mengambil JHT-nya di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal UU 40 / 2004 tentang SJSN mengatur JHT bisa diambil pekerja (peserta) atau ahli warisnya apabila peserta memasuk usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
PP 60 / 2015 ini mengamanatkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT dimana dinyatakan pembayaran manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melalui masa tunggu satu bulan terhitung sejak surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan, sedang untuk PHK terhitung sejak tanggal PHK.
Agus mengatakan, setiap hari hampir seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan ramai didatangi pekerja atau buruh yang mengambil JHT. Sejak awal Januari 2016 – awal September 2016, jumlah dana BPJS Ketenagakerjaan yang keluar untuk JHT sebesar Rp 2,4 triliun. “Sampai saat ini sih tidak ada masalah dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melayani pengambilan JHT,” kata dia.
Agus mengakui, pihaknya mendengar isu bahwa ada sejumlah pekerja dari beberapa perusahaan yang pura-pura dinyatakan telah di-PHK perusahaannya hanya sekadar untuk mengambil JHT. Para pekerja seperti ini bekerja sama dengan pihak personalia perusahaannya untuk dibuatkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) namun kenyataannya tidak. Surat PHK itu hanya untuk dibawa ke BPJS Ketenagakerjaan agar JHT bisa diambil. “Kita mendengar kabar itu, namun kami masih menyelidikinya,” kata Agus.
Sebelumnya Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, mengatakan, memang PP 60 / 2015 dan Permenaker 19 / 2015 bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) UU 40 / 2004. Pasal 37 ayat (2) UU 40 / 2004, kata Timboel, membuka peluang pencairan yang oleh PP 46 / 2015 dimaknai dengan minimal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 10 tahun, pekerja bisa mencairkan JHT yaitu 30 persen untuk perusahaan atau 10 persen cash.
Menurut Timboel, bila PP 60 / 2015 dan Permenaker 19 / 2015 dikembalikan seperti PP 46 / 2015 maka pekerja atau buruh mengalami kesulitan ketika mengalami PHK. Bagaimanapun, tegas Timboel, pencairan JHT masih menjadi tumpuan pekerja atau buruh yang mengalami PHK, di mana pekerja atau buruh mengalami masa sulit karena harus lama menunggu proses penyelesaian PHK sampai tingkat kasasi (MA) dan atau pekerja sampai mendapat pekerjaan lagi.
Oleh karena itu, Timboel meminta agar pencaraian JHT tidak perlu kembali kepada aturan PP 46 / 2015. “Kalau bisa Permenaker 19 / 2015 saja yang direvisi yakni Pasal 6 ayat (1) dengan memberikan persyaratan minimal lima tahun kepesertaan dan mengalami PHK baru bisa mengambil JHT,” kata dia.
Sementara sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri, mengatakan, siapa saja yang tidak setuju dengan PP 60 / 2015 karena dianggap bertentangan dengan UU 40 / 2004 tentang SJSN silakan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). “Kalau itu bertentangan dengan UU ya ajukan saja uji materi ke MA,” tegas Hanif kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/9) malam.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : BPJS Ketenagakerjaan Ingin JHT Diambil di Usia Pensiun

0 komentar:

Posting Komentar